Pancasila Dalam Sangkar Ketimpangan

Garuda manuk emprit

Mencok ning kodok matane sipit

Nandur pari panen sejimpit

Di dol ora payu seringgit

Meski tidak sama persis saya masih ingat. Saat masih kecil banyak orang di pedesaan menyanyikan tembang demikian. Garuda manuk emprit, dengan modifikasi sesuai selera di bait-bait setelahnya. Bila boleh ditafsir itu berkaitan dengan bentuk kritik rakyat kepada pemerintah lewat sarkasme.

Orang-orang desa itu penurut dan tidak banyak menuntut. Tak pernah ada soal dengan ideologi apapun. Baik itu Pancasila, kejawen, maupun Islam. Bentuk kepatuhan mereka terhadap negara dibuktikan dengan susah payah menghafal pancasila beserta butir-butir turunan terkandung setiap pasal. Anak-anaknya juga diperdengarkan lagu garuda pancasila setelah siaran berita RRI.

Hanya saja banyak orang merasa trenyuh. Kesempurnaan ideologi pancasila yang mereka selalu percayai tak kunjung membumi. Ketimpangan atara desa dan kota terlalu jauh. Kota-kota semakin berkembang, sementara pedesaan tetap dibelit kemiskinan. Padahal di pedesaan tempat berkumpulnya Penyangga Tatanan Negara Indonesia (Petani). Dalam kelompok kelas sosial banyak pejabat terus terlihat semakin kaya raya, dan hidup bersama perlindungan hukum. Terkadang hukum adalah dirinya sendiri.

Setelah hampir 75 tahun kemerdekaan diraih, ketimpangan sosial itu seperti masih abadi. Mengutip buku kampanye Prabowo saat pencalolan president 2019 berjudul "Paradoks Indonesia" dimana 1 persen penduduk Indonesia menguasai 49 persen seluruh kekayaan nasional. Di bidang agraria 72 persen tanah dikuasai oleh 1 persen penduduk, dan 28 persen penduduk menguasai 99 persen luas tanah di Indonesia. Satu persen penduduk tersebut salah satunya adalah Prabowo sendiri, diakui saat debat dengan Jokowi.

Sekarang kita patut mempertanyakan. Ditengah banyaknya klaim pejabat rajin mengobarkan semangat pancasila bersama simpatisanya. Sebenarnya pancasilais yang mereka maksud itu apa? Kenapa keadilan sosial tak kunjung terwujud? Apakah pancasilais bagi mereka berarti menebar ketakutan masyarakat dengan menciptakan ilusi musuh bersama agar kursi kekuasaan itu langgeng?

Mengutip Kompas pada tahun 2018 MPR mengajukan anggaran Rp398.973.156.630 untuk sosialisasi 4 pilar kebangsaan. Tahun berikutnya tempo memberitakan MPR mengajukan kenaikan anggaran 1 millar untuk program serupa ditahun 2020. Tepatnya 438 milliar. Jumlah yang fantastis untuk ukuran kegiatan kumpul-kumpul. Di tahun 2018 mengutip dari detik pemerintahan Jokowi mengeluarkan anggaran 914 milliar untuk Badan Pembian Ideologi Pancasila (BPIP).

Tak ada istilah rugi menggelontorkan uang untuk memupuk eksistensi ideologi Pancasila. Beda dengan menganggarkan uang untuk membantu kesejahteraan rakyatnya. Sebagai perbandingan berdasarkan pemberitaan liputan 6 pada 20 Mei 2020 di Kupang ada 4.115 warga eks Timor Leste yang saat referendum memilih pindah ke Indonesia sampai kini 21 tahun berlalu masih ditelantarkan di pengungsian tanpa diberi rumah oleh negara. Di Kalimantan Barat berdasarkan data Jurnal Surya Mayarakat edisi Mei 2020 tepatnya di wilayah Entikong yang berbatasan langsung dengan Malaysia, masyarakatnya masih kesulitan mengakses kebutuhan sembako ke wilayah Indonesia. Mereka lebih mudah pergi ke wilayah Malaysia untuk membeli sembako. Di Papua mengutip data tempo pada awal tahun 2018 jumlah kasus gizi buruk yang terjadi telah menggemparkan dunia. 652 anak terkena campak, 223 anak terkena gizi buruk, 11 anak terkena komplikasi campak dan 72 meninggal dunia.

Kejahatan korupsi dan skandal tikus-tikus berdasi tak usah kita bicarakan. Terkait hal-hal paling esensialpun negara yang pemerintahannya konon mengadopsi ideologi pancasila ini gagal memenuhi. Wajar, jika sebagian masyarakat mencoba menawarkan alternatif ideologi lain dengan janji lebih berkeadilan sosial. Seperti gerakan Hizbu Tahrir Indonesia dengan tawaran sistem khilafah islamiah. Dengan khilafah bisa menyelesaikan persoalan negeri. Begitulah kira-kira taglinenya. Tetapi mereka akhirnya dibubarkan pemerintah sebagai sebuah organisasi.

Jika pemikiran pejabat pemerintah tidak berubah tentang pemerataan keadilan sosial sangat mungkin besok lahir Hizbut Tahir Hizbut Tahrir baru. Negara memang bisa membubarkan organisasi sebagai wadah, tetapi tidak bisa menghentikan kepercayaan berkembang dalam pikiran.

Di momentum hari kelahiran pancasila ini sebaiknya para pemegang simpul-simpul kekuasaan memikirkan kembali. Dimana kiranya daya tarik Pancasila itu bisa ditemukan ketika sudah diperkosa berulang kali oleh kebijakan-kebijakan yang notabenya anti pacasila tetapi berlabel pancasila. Tanpa menemukan itu sulit rasanya bagi negara untuk terus mengikat pancasila sebagai pandangan hidup generasi muda.

Menjual nostalgia perjuangan masa lalu itu sudah cerita usang. Para generasi muda hari ini lebih banyak berwawasan global. Bisa membandingkan dan mempertimbankan tentang berbagai nilai-nilai hidup. Terutama terkait pencapaian kemajuan negeri barat. Dilain sisi bisa dengan mudah membangun kontruksi asumsi pikir terbalik tentan jasa pengorbanan pejuang pendahulu. Mustahil mereka mempertaruhkan nyawa demi nasionalisme buta. Mereka gugur untuk memperjuangkan perubahan agar kehidupan generasi selanjutnya bisa menjalani kehidupan lebih baik.

Salah satu wujud nyata dari harapan tersebut tertuang pada UUD 1945 pasal 33 (3). Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari sini seharusnya kita bisa mengerti. Mengampanyekan Pancasila layaknya sosialisai pemilu sama sekali tidak berguna. Sekedar pepesan kosong.

Pengelolaan anggaran negara untuk kegiatan-kegiatan simbolis berkaitan dengan pengkultusan pancasila harus dipotong kalau perlu ditiadakan. Ini akan jauh lebih bernilai pancasilais ketika diperuntukkan kepada sektor yang memperkuat penyangga ekonomi kaum miskin.

Kengototan para anggota dewan melakukan program kampanye tentang pancasila dapat dengan mudah bisa dibaca sebagai agenda politik pribadi terselubung daripada membumikan nilai-nilai pancasila secara riil. Secara logika ketika keadilan sosial dan pemerataan akses ekonomi tak terwujud seiring waktu masyarakat akan mencari jalan baru. Baik itu ideologi Islam, Sosialisme, ataupun Komunisme.

Nekat meneriakkan kebaikan pancasila ditengah orang-orang kelaparan, terdiskriminasi secara hukum, dan perlakuan tak adil secara hukum merupakan mimpi di siang bolong. Ditengah kondisi krisis harapan rakyat selalu berkaitan dengan kebutuhan dasar mereka. Bukan ceramah tentang janji-janji kemakmuran.

Jauh di lubuk hati paling dalam rakyat masih menantikan kesaktian pancasila dalam mereformasi para pejabat pemerintah agar lebih berpihak kepada kepentingan publik dibanding oligarki. Rakyat masih menanti kesaktian pancasila untuk menggerakkan pejabat negara agar membuat kebijakan memperkuat kemandirian bangsa di bidang ekonomi, energi, dan pangan. Rakyat masih menantikan kesaktikan pancasila dalam menegakkan keadilan hukum bagi korban-korban kejahatan kemanusiaan.

Semoga semua lekas terwujud.

Untuk Indonesia Jaya

Untuk Indonesia Adil

Untuk Indonesia Makmur

Untuk Indonesia Bedaulat

Saya ucapkan selamat hari kelahiran pancasila.

Surabaya, 31 Mei 2020